Diduga Kampanye Jokowi, Wali Kota Semarang Dilaporkan Bawaslu

Diduga Kampanye Jokowi, Wali Kota Semarang Dilaporkan BawasluĀ  – Grup Advokat Bela Keadilan (Abeka) menyampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi ke Bawaslu Kota Semarang, Kamis (21/3). Hendi dilaporkan sebab disangka mengadakan kampanye buat Jokowi-Amin pada seminar mengenai Wacana Berkebangsaan di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Sabtu (16/3).

“Jadi pekerjaan itu nyatanya deklarasi dari beberapa peserta seminar yaitu guru-guru agama Islam untuk junjung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Utamanya ada kampanye calon petahana, ini telah penyalahgunaan kuasa,” kata Anggota Abeka Aditya Surya Kurniawan, Kamis (21/3).

Ia menyebutkan dalam pekerjaan itu semestinya deklarasi suport Jokowi tidak bisa dikerjakan. Mengingat, Hendi yang hadir acara itu masih tetap berstatus Wali Kota Semarang. Diluar itu pun didatangi petinggi Perangkat Sipil Negara (ASN) yaitu Kementerian Agama, serta memakai sarana Pemerintah.

“Sarana TBRS itu punya Pemkot, Walikota menjadi petinggi negara, ASN, serta yang ikut serta dalam pekerjaan itu terancam Masalah 280 ayat 1 serta ayat 2 UU No.7/2017 mengenai Pemilu jika petinggi negara, struktural, ataupun ASN dilarang ikuti pekerjaan yang ke arah pada keterpihakan pada peserta pemilu. Larang itu pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang pada ASN,” tuturnya.

Aditya memandang acara itu pun punya potensi berlangsungnya tindak pidana pemilu sebab diselenggarakan dengan menyertakan beberapa siswa sekolah yang umurnya belumlah penuhi prasyarat.

“Jelas melanggar banyak dalam pekerjaan ini hubungannya dengan siswa sekolah yang belumlah mempunyai hak pilih sama dengan yang ditata dalam Masalah 280 ayat 1 huruf h serta Masalah 280 ayat 2 huruf k serta Masalah 280 ayat 4 UU Pemilu,” tutupnya.

Untuk didapati, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Semarang serta Siswa-Siswi Rohani Islam (Rohis) SMA-SMK se-Kota Semarang bergabung pada Sabtu (16/3). Mereka dengan spesial menyatu untuk lakukan deklarasi menampik tegaknya memahami khilafah di Indonesia. Tidak cuma itu, mereka juga dengan tegas mengatakan diri memberi dukungan kepemimpinan Jokowi menjadi Presiden Indonesia.

Berada di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang, deklarasi itu memperoleh suport dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Dalam peluang itu, pembacaan deklarasi di pimpin oleh perwakilan AGPAII, M Rofi’i serta Dina Al Hida dari perwakilan Rohis SMA Kota Semarang. Pembacaan deklarasi dibarengi oleh semua peserta yang ada.

“Kami DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kota Semarang serta Rohis SMA-SMK Kota Semarang, memberi dukungan penuh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta menampik skema negara khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI Harga Mati!” sengit mereka serentak.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sendiri yang ada dalam peluang itu mengapresiasi sikap yang diperlihatkan oleh guru pendidikan agama Islam berserta murid rohani Islam dari semua Kota Semarang itu.

“Alhamdulillah, barusan semua guru pendidikan agama Islam serta Rohis se-Kota Semarang mengemukakan menampik Indonesia jadikan negara khilafah. Ya berikut NKRI, kita telah akan memutuskan dari jaman kemerdekaan jika basic negara kita Pancasila,” kata Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang itu.

Wakil Wali Kota Semarang pun Diadukan

Awal mulanya, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu pun diadukan Team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandiaga Propinsi Jawa Tengah ke Tubuh Pengawas Pemilu. Gunaryati diadukan sebab disangka lakukan pelanggaran kampanye sebab menguntungkan Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Senin (11/3).

Anggota Team Advokasi BPN Prabowo-Sandi Jateng, Listiani menjelaskan pendapat pelanggaran pidana kampanye itu dikerjakan pada Kamis (7/3) lantas di aula Kecamatan Semarang Utara. Dalam pertemuannya Wakil Walikota bersama dengan masyarakat didapati memberi pertolongan dana transportasi pada pengurus RW.

“Itu telah melanggar ketentuan kampanye, menggunakan sarana pemerintah, pun buat pertolongan uang pada 89 ketua RW, 9 kades, ibu-ibu penggerak PKK, FKK, tokoh agama, tokoh penduduk, ketua LPMK sampai ketua karang taruna menjadi kecamatan,” kata Listiani, Senin (11/3).

Ia menyebutkan dalam acara itu, Wakil Walikota pun lakukan kampanye dengan mengemukakan program kerja Paslon nomer urut 01. Gunaryati pun menyebutkan kalimat ajak untuk anti katakan nomer dua dan mengharap pilihan peserta seperti Wali Kota Semarang.

“Wawali mengarahkan untuk pelihara salah satunya peserta pemilu dengan memakai sarana pemerintah. Itu telah jelas melanggar masalah 282, 283, 306 ayat 2 serta masalah 547 Undang-undang no.7 tahun 2017,” tuturnya.