Hasrat Jokowi Menggunakan Feature Keamanan Negara

Hasrat Jokowi Menggunakan Feature Keamanan Negara – Pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya perwira TNI Polri turut menyosialisasikan kerja-kerja pemerintah memetik tanggapan bermacam dari tim penggabungan pemerintah serta oposisi. Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menilainya pengakuan Jokowi ke arah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

” Dapat ke arah kesana (abuse of power), ” kata Muzani selesai menghadiri HUT ke-20 PAN, di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018) malam.

Menurut Muzani Jokowi semestinya membiarkan rakyat menilainya sendiri kerja pemerintah. Ditambah lagi menyosialisasikan kerja pemerintah tdk termasuk juga dalam pekerjaan serta peranan TNI/Polri yang dimandatkan undang-undang.

Sama dengan Muzani Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifudin Hasan menyampaikan permohonan Jokowi tdk fundamental. Ia memperingatkan Jokowi tidak untuk menyeret dua institusi itu jadi alat politik praktis pemerintah.

” Utamanya demikian. Apa pun istilahnya TNI itu mesti netral, ” kata Syarifudin, di DPP PAN, Kamis (23/8/2018) malam.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno meyakini TNI-Polri akan tidak menuruti permohonan Jokowi itu serta akan terus netral di tahun politik lain kesempatan. ” Begitu pula babinsa serta semua feature negara saya meyakini akan netral, ” kata Eddy, di DPP PAN, Kamis (23/8/2018) malam.

Bukan yang Pertama

Hasrat Jokowi menggunakan feature keamanan negara untuk kebutuhan politiknya bukan baru kesempatan ini berlangsung. Pada 17 Juli 2018 terus Jokowi sudah sempat minta Bintara Pembina Desa (Babinsa) ikut menghadapi rumor di orang yang menuding dirinya sendiri sisi dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut dia PKI udah dibubarkan pada tahun 1965 atau waktu ia baru berumur empat tahun.

“Logikanya itu saja, yang lainnya orang tuanya kakek-neneknya ini yang namanya politik namun dapat merisaukan orang, ” pinta Jokowi waktu menghadiri apel Babinsa seluruhnya Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7) pagi, seperti dilansir dari web Sekretariat Kabinet.

Jubir Jokowi-Ma’ruf Amin Irma Suryani Chaniago menilainya permohonan Jokowi tidaklah penyalahgunaan kekuasaan. ” Mengapa disuruh semacam itu? Karena sejauh ini yang telah banyak beredar kan hoaks serta info tdk by data, ” kata Irma waktu dihubungi Tirto, Jumat (24/8/2018).

Ketua DPP Nasdem ini memandang Jokowi menjadi panglima paling tinggi TNI serta Polri memiliki hak minta bawahannya di dua institusi tersebutt menyosialisasikan kesuksesan pemerintah. ” Serta sampai sekarang ini beliau kan masihlah presiden, ” kata Irma.

Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding lantas berasumsi sama. Menurut dia, semua intitusi negara berkewajiban serta punyai tanggungjawab mental untuk menyosialisasikan hasil yang digapai pemerintah. ” Bukan Pak Jokowi menjadi pribadi namun menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan, ” kata Karding terhadap Tirto.

Karding menyampaikan pekerjaan TNI menjaga negara mencakup segi politik sosial budaya dapat jadi argumen untuk dimanfaatkan Jokowi. Di lain bidang ia menilainya apabila sosialisasi dikerjakan parpol hal demikian justru dapat dipandang sebagai kampanye. ” Menjadi keterangan ke rakyat oleh TNI dengan cara subtansi perihal apa-apa yang perlu untuk diketahui rakyat jadi terpenting untuk ketahanan negara, ” pungkasnya.

Blunder

Direktur Populi Centre, Usep S Ahyar menilainya permohonan Jokowi perlihatkan sosialisasi kerja pemerintah belum juga tersampaikan dengan cara maksimal ke publik. ” Itu mungkin hasil pelajari dari Jokowi jika banyak orang yang tdk tahu capaian-capaian Jokowi, ” kata Usep terhadap Tirto.

Usep memisalkan program pembangunan infrastruktur yang masihlah tidak dimengerti orang menjadi program terpenting untuk mendukung perekonomian. Dikarenakan, sejauh ini orang masihlah melihat perolehan di sektor ekonomi hanya pada kestabilan harga pokok. ” Perihal berikut yang butuh dijelasakan kembali supaya tdk ada info hoaks ke publik, ” kata Usep.

Walau sebenarnya, menurut Usep, pengetahuan orang berkaitan program-program serta capaian pemerintah cukuplah terpenting dalam mengerek kepopuleran Jokowi di Pemilihan presiden 2019. Karena, menurut dia, nilai plus petahana ialah pada capaiannya. ” Sejauh ini kan banyak beberapa info dari oposisi yang semakin banyak. Bab utang, rumor PKI dan lain-lain. Ini merugikan Jokowi, ” kata Usep.

Walau demikian Usep menilainya permohonan Jokowi dapat jadi blunder yang merugikannya. Dikarenakan, publik dapat miliki pandangan Jokowi tengah menyalahgunakan kekuasaan.

Lena Maryana Mukti, Ketua DPP PPP yang jubir Jokowi-Ma’ruf, Lena Maryana Mukti yakin permohonan Jokowi akan tidak menjadi blunder. Dikarenakan, menurut dia tiap-tiap aparat negara bertanggungjawab menyosialisasikan perolehan pemerintah. ” Dalam pandangan saya sosialisasi kesuksesan program ialah kerja bersama-sama seluruhnya aparat Pemerintah dari Pusat serta Daerah, termasuk juga TNI/Polri. Lumrah kalau mereka turut mengemukakan ke publik apakah yg sdh dikerjakan Pemerintah, ” kata Lena terhadap Tirto.