Indonesia Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi,di Denmark

Indonesia Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi,di Denmark – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan prinsip Indonesia dalam menahan korupsi lewat implementasi open government dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang diadakan di Kopenhagen, Denmark, Senin (22/10).

Beberapa usaha yang sudah dikerjakan pemerintah Indonesia, salah satunya bangun Service Masukan serta Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), satu fasilitas masukan serta pengaduan berbasiskan sosial media, menerapkan Satu Peta atau One Map Policy, satu kebijaksanaan yang mempunyai tujuan untuk membuahkan info geospasial yang dapat dihandalkan, sampai menerbitkan Ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2018 mengenai Aplikasi Prinsip Mengetahui Pemilik Faedah dari Korporasi dalam rencana mencegah serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana permodalan terorisme.

“Pemerintahan terbuka, transparan, serta akuntabel yang digerakkan dengan prinsip open government begitu penting untuk digerakkan di Indonesia sebab dengan taktik itu, peluang untuk bertindak menantang hukum seperti korupsi bisa didesak. Dalam implementasinya, open government serta open data butuh di dukung oleh penduduk, bidang swasta, akademisi, ikut alat, supaya ide itu dapat menggerakkan pembangunan yang lebih efisien serta berefek optimal buat kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, open data makroekonomi yang keluar dengan periodik, bisa membawa efek positif pada investasi langsung asing atau foreign direct investment serta valuasi credit resiko,” tutur Menteri Bambang seperti dikatakan dalam tayangan wartawan KBRI Kopenhagen

Di IACC yang di hadiri perwakilan dari 135 negara dengan jumlahnya simpatisan sampai lebih dari 2000 peserta dari kelompok pemerintahan, akademisi, sampai bidang swasta serta pemangku kebutuhan pembangunan lainnya, Menteri Bambang memberikan contoh best practices dari aplikasi open government di Indonesia, salah satunya skema rencana daring atau e-planning Jogjaplan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta.

Jogjaplan berperan menjadi medium persiapan program pemerintah supaya bisa dikerjakan dengan gampang, cepat, tepat, sesuai dengan ketetapan yang laku, dan menampung peranan beberapa pemangku kebutuhan berkaitan. Dengan Jogjaplan, Tubuh Rencana Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa mengoptimalkan satu program supaya lebih berguna untuk penduduk. Diluar itu, ada juga skema e-budgeting yang diaplikasikan Pemerintah Surabaya.

Skema berbasiskan computer ini memfasilitasi rencana draf Biaya Penghasilan serta Berbelanja Daerah (APBD) dengan Pergantian Biaya Kegiata (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini dapat dibuktikan dapat mengirit keuangan lokal sampai 30 %.

Contoh yang lain ialah open biaya yang dikerjakan Kota Ambon. Dengan taktik ini, laporan biaya ada dalam blog-blog pemerintahan Kota Ambon hingga bisa dibuka oleh penduduk yang inginkan transparansi biaya. Dalam soal penyediaan terbuka, Kabupaten Bojonegoro ikut jadi contoh sebab sukses mengaplikasikan Bojonegoro Open Sistem (BOS), satu pusat info daring yang berisi detil penyediaan barang publik dari hulu ke hilir dengan transparan, meliputi info pihak yang bekerja untuk penyediaan, kualitas barang serta layanan, sampai proses audit.

Prinsip open government dapat juga diimplementasikan untuk Dana Desa hingga publik bisa mengamati pemakaian dana serta bersama menahan korupsi. Salah satunya contoh aplikasi prinsip itu ialah aplikasi Dana Desa untuk service kesehatan di Kota Kupang, Kabupaten Sikka, serta Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Di lokasi itu, pemakaian Dana Desa dikerjakan dengan pendekatan akuntabilitas sosial hingga dapat menggerakkan efektivitas service kesehatan di Puskesmas daerah, termasuk juga penerimaan bidan, penyediaan perlengkapan, pembangunan infrastruktur simpatisan, penyediaan listrik serta air, dan kursus serta peningkatan buat sukarelawan di bagian kesehatan.

“Indonesia mengharap implementasi open government bisa berperan langsung pada beberapa bidang pembangunan, mencakup penurunan kemiskinan, perubahan ekonomi, service publik, pelestarian lingkungan berkepanjangan, serta mencegah korupsi,” tegas Menteri Bambang.

Pada Juli 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah meneken Ketentuan Presiden Nomer 54 Tahun 2018 mengenai Taktik Nasional Mencegah Korupsi. Lewat Perpres ini, tiap-tiap pemangku kebutuhan yang ikut serta seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi bekerja untuk memaksimalkan usaha mencegah korupsi dengan menyertakan penduduk sipil serta pemangku kebutuhan nonpemerintah yang lain.

Taktik Nasional Mencegah Korupsi konsentrasi pada tiga bagian, yaitu: 1) perizinan serta tata niaga; 2) keuangan negara; serta 3) penegakkan hukum serta reformasi birokrasi. Ke-3 bagian itu jadi pokok dari Gagasan Tindakan Mencegah Korupsi yang ikut mengutamakan utamanya implementasi prinsip-prinsip open government hingga negara dapat menahan praktik-praktik korupsi. Pemberantasan korupsi, tidak hanya jadi salah satunya prioritas penting Pemerintah Indonesia dalam implementasi open government, ikut searah dengan Arah 16: Perdamaian, Keadilan, serta Kelembagaan yang Kuat dalam Arah Pembangunan Berkepanjangan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Open Government Indonesia yang di luncurkan pada 2012 adalah ide keterbukaan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menggerakkan pemerintah Indonesia untuk makin inovatif, partisipatif, akuntabel, serta transparan. Ide Open Government Indonesia ialah sisi dari ide global Open Government Partnership (OGP) dimana Indonesia ikut jadi salah satunya negara dari 8 negara pendiri ide OGP. Terdaftar 78 negara terhimpun dalam OGP semenjak ide itu di luncurkan pada 2011 sampai sekarang ini. Karena usaha berkelanjutan dalam menerapkan nilai-nilai pemerintahan terbuka, baik dalam kerangka lokal ataupun internasional, Indonesia sukses mencapai rangking 32 dari 102 negara dalam 2015 World Justice Proyek Open Government Index.

Indonesia ikut tengah mempersiapkan Gagasan Tindakan Open Government Indonesia 2018-2020 yang mengutamakan pada utamanya keterlibatan publik, reformasi birokrasi, pengembangan service publik, serta akses pada info publik dalam implementasi open government. Gagasan tindakan itu akan konsentrasi dalam perbaikan kualitas skema e-procurement, e-catalogue, ikut e-planning serta e-budgeting dan diinginkan bisa menggerakkan percepat terciptanya keterbukaan serta keterlibatan penduduk salah satunya sekitar rumor keterbukaan penganggaran dana desa, keterlibatan penduduk berkaitan rumor kemiskinan dan rumor transparansi Beneficial Ownership. Penduduk bisa ikut juga memberi masukan dalam pengaturan Gagasan Tindakan Open Government Indonesia 2018-2020 lewat portal digital yang disiapkan pada tautan bit.ly/nap-OGI.

Dalam kunjungan kerja ke Denmark itu, tidak hanya hadir IACC, Menteri Bambang akan ada dalam pertemuan bilateral dengan UK Prime Minister’s Anti-Corruption Champion John Penrose MP untuk mengulas mencegah korupsi yang efisien buat Indonesia. Diluar itu, Menteri Bambang ikut terjadwal untuk berjumpa Danish Minister of Finance serta Danish Minister of Energy, Utilities and Climate dan CEO Investment Fund for Developing Countries (IFU) untuk mengulas contoh tehnologi terbaru berbasiskan daya baru serta terbarukan bikinan Denmark dan kekuatan pemakaian daya itu buat Indonesia.