KPK Dan Hak Angket Mempunyai Kandungan Cacat

KPK Dan Hak Angket Mempunyai Kandungan Cacat – Pasal 79 ayat (1) UU MD3 mengatur, DPR dalam rencana kegunaan pengawasan miliki 3 (tiga) hak yakni hak hak bertanya, hak angket, serta hak mengatakan pendapat. Perihal pengertian serta siapa subyek yg mampu digunakan hak angket dirapikan dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengatur : Hak angket sama seperti disebut pada ayat (1) huruf b merupakan hak DPR utk laksanakan penyelidikan pada proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah yg berhubungan dengan hal terutama, strategis, serta berefek luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yg dikira bertentangan dengan ketetapan perundang-undangan.

Perihal siapakah pemerintah yg disebut dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 itu, kenyataannya udah dibatasi di keterangan Pasal 79 ayat (3) yakni : Proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah mampu bersifat kebijakan yg dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan instansi pemerintah nonkementerian.

Dengan mendasarkan pada keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, jadi KPK bukan termasuk juga dalam kualifikasi Pemerintah. Sesaat, buat paham apakah KPK menjadi category Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mampu menunjuk terhadap regulasi yg mengatur perihal instansi apa saja yg mampu dikategorikan sebagai LPNK.

Regulasi yg mengatur perihal LPNK yg mampu jadikan rekomendasi sekarang merupakan Ketetapan Presiden No 4 Th. 2013 perihal Pergantian kedelapan atas Ketetapan Presiden No 110 Th. 2001 perihal Unit Organisasi serta Pekerjaan Eselon I Instansi Pemerintah Non Kementerian. Pasal 1 Perpres 4/2013 berikan limitasi instansi mana saja yg termasuk juga LPNK.

Yakni, ada 14 (empat belas) instansi mencakup : Instansi Administrasi Negara (LAN) ; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ; Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) ; Perpustakaan Nasional Republik (PERPUSNAS) ; Tubuh Standardisasi Nasional (BSN) ; Tubuh Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ; Tubuh Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ; Instansi Sandi Negara (LEMSANEG) ; Tubuh Kependudukan serta Keluarga Memiliki rencana Nasional (BKKBN) ; Instansi Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) ; Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) ; Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) ; Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Technologi (BPPT) ; serta Tubuh Pengawasan Obat serta Makanan (BPOM).

Menunjuk terhadap Pasal 1 Perpres 4/2013 jadi udah terang KPK bukan hanya termasuk juga category LPNK. Dengan tdk masuknya KPK sebagai LPNK serta dalam klasifikasi Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, atau Jaksa Agung jadi dengan cara terang KPK tdk penuhi pengertian pemerintah sama seperti dirapikan keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Benar-benar, ada argumentasi dari pihak pengusul, kalau hak angket DPR bukan hanya bab sebatas perihal kebijakan pemerintah akan tetapi bisa juga dimanfaatkan utk menyelidiki proses undang-undang oleh satu instansi negara apa pun. Menurut pengusul, walaupun KPK bukan pemerintah akan tetapi berkategori sebagai pelaksana UU, maka masih mampu jadi subyek hak angket.

Argumentasi itu juga tdk mampu di terima. Mengingat, sama sesuai Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 KPK berkedudukan sebagai badan-badan lain yg fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dengan cara komplet mengatur : Badan-badan lain yg fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dirapikan dalam undang-undang. Sama sesuai Pasal 6 huruf c Undang-Undang No 30 Th. 2002 perihal KPK yg menuturkan salah pekerjaan KPK merupakan laksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan pada tindak pidana korupsi, artinya memberikan KPK masuk category Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Mengingat kedudukan sebagai tubuh yg berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, jadi kehadiran KPK tdk dapat dilepaskan juga atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yg mengatur : Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yg merdeka utk mengadakan peradilan faedah menegakkan hukum serta keadilan.

Dengan basic Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu jadi KPK di jamin kemerdekaannya dalam mobilisasi wewenangnya, sama dengan dengan jaminan terhadap Mahkamah Agung serta tubuh peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemerdekaan yg disebut merupakan bebas dari efek serta intervensi kekuasaan mana lantas dalam mobilisasi wewenang penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Sebagai penegasan atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu, jadi Pasal 3 UU KPK juga mengatur : Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan instansi negara yg dalam mengerjakan pekerjaan serta wewenangnya punya sifat independent serta bebas dari efek kekuasaan mana lantas.

Mendasarkan terhadap keputusan UUD 1945 jadi pemanfaatan hak angket DPR pada KPK tidak hanya tdk pas dari sisi subyek, bisa juga dimaknai sebagai usaha mengintervensi pelaku kekuasaan kehakiman serta badan-badan lain yg berhubungan dengan kekuasaan kehakiman —dalam hal tersebut termasuk juga KPK.

Selanjutnya, mengingat angket DPR pada KPK mempunyai kandungan cacat mekanisme serta cacat substansi, jadi resikonya hak angket ini mesti di anggap batal buat hukum. Maka KPK tdk mesti terikat terhadap pemanfaatan hak angket itu. Andaikan DPR masih memaksakan pemanfaatan hak angket itu, jadi kenyataannya DPR bukan hanya tidak mematuhi UU tetapi juga konstitusi hukum basic paling tinggi di Indonesia.