Lebih 1/2 Anggota DPR Yang Ada Menyepakati Pemakaian Hak Angket DPR

Lebih 1/2 Anggota DPR Yang Ada Menyepakati Pemakaian Hak Angket DPR – Diwarnai perbuatan walk out oleh beberapa anggota DPR dan di dalam ” kecaman ” beraneka grup orang-orang sipil serta akademisi lintas perguruan tinggi, pimpinan DPR pada rapat sempurna Jumat (28/4) tetaplah ngotot mengesahkan usulan pemakaian hak angket yang diserahkan beberapa anggota lintas fraksi. Untuk menilainya apakah pemakaian hak angket oleh DPR ini sah atau tak, sanggup dipakai dua persyaratan yakni persyaratan mekanisme pengambilan ketentuan (resmi) serta persyaratan substansi (materiil) .

Persyaratan ini dipakai mengingat satu ketentuan instansi negara di katakan sah jikalau tak mempunyai kandungan cacat mekanisme serta/atau cacat substansi.

Ketentuan sempurna DPR untuk memanfaatkan hak angket pada KPK sanggup di katakan mempunyai kandungan cacat mekanisme karena pengambilan ketentuan kesepakatan hak angket DPR tak dilakukan sesuai sama mekanisme/mekanisme yang dipersyaratkan oleh UU Nomor 17/2014 mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD (UU MD3) . Khususnya, Pasal 199 ayat (3) yang mengatur kalau usul hak angket oleh pengusul (minimum 25 anggota DPR kian lebih 1 fraksi) bakal jadi hak angket DPR jika di setujui kian lebih 1/2 (1/2) jumlah anggota DPR yang ada dalam sempurna.

Untuk sanggup menyadari kalau kian lebih 1/2 anggota DPR yang ada menyepakati pemakaian hak angket DPR pasti mesti ditunaikan lewat mekanisme pengambilan nada (voting) dengan cara terbuka. Tiap-tiap anggota DPR yang ada dalam sempurna di beri peluang memberikannya suaranya untuk menjelaskan sepakat atau tak sepakat pada usulan pemakaian hak angket (one man one vote) itu.

Mekanisme pengambilan ketentuan kesepakatan hak angket DPR yang ditunaikan cuma dengan mendengar keterangan pengusul, serta lalu dilanjutkan pengambilan ketentuan dengan cara sepihak oleh pimpinan DPR —dalam hal semacam ini Wakil Ketua Fahri Hamzah— yang memimpin sidang, tanpa ada ditunaikan pengambilan nada pada tiap-tiap anggota DPR yang ada dalam sempurna, terang bertentangan dengan ketetapan Pasal 199 ayat (3) UU MD3.

Alasantasi aklamasi sebagai basic tak pentingnya ditunaikan mekanisme pengambilan nada tiap-tiap anggota DPR seperti ditata Pasal 199 ayat (3) UU MD3 juga tidak bisa di terima. Hal semacam ini mengingat dalam sebenarnya anggota DPR dari lebih dari satu fraksi waktu sempurna itu menjelaskan penolakan atas usul pemakaian hak angket itu, yang artinya mekanisme aklamasi tak terwujud. Hingga, semestinya kudu ditunaikan voting untuk tiap-tiap anggota DPR.

Pasal 79 ayat (1) UU MD3 mengatur, DPR dalam rencana manfaat pengawasan memiliki 3 (tiga) hak yakni hak hak bertanya, hak angket, serta hak menjelaskan pendapat. Mengenai pengertian serta siapa subyek yang bisa digunakan hak angket ditata dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengatur : Hak angket seperti disebut pada ayat (1) huruf b yaitu hak DPR untuk lakukan penyelidikan pada proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah yang terkait dengan hal perlu, strategis, serta beresiko luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang disangka bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Mengenai siapakah pemerintah yang disebut dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 itu, sebenarnya udah dibatasi di keterangan Pasal 79 ayat (3) yakni : Proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah sanggup berbentuk kebijakan yang dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan instansi pemerintah nonkementerian.

Dengan mendasarkan pada keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, jadi KPK tidaklah termasuk juga dalam kwalifikasi Pemerintah. Sesaat, agar bisa menyadari apakah KPK sebagai kelompok Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sanggup mengacu pada regulasi yang mengatur mengenai instansi apa sajakah yang bisa dikategorikan sebagai LPNK.

Regulasi yang mengatur mengenai LPNK yang bisa jadikan rekomendasi waktu ini yaitu Aturan Presiden Nomor 4 Th. 2013 mengenai Pergantian kedelapan atas Ketentuan Presiden Nomor 110 Th. 2001 mengenai Unit Organisasi serta Pekerjaan Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Pasal 1 Perpres 4/2013 memberikannya limitasi instansi mana saja yang termasuk juga LPNK.

Yakni, ada 14 (empat belas) instansi mencakup : Lembaga Administrasi Negara (LAN) ; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ; Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) ; Perpustakaan Nasional Republik (PERPUSNAS) ; Tubuh Standardisasi Nasional (BSN) ; Tubuh Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ; Tubuh Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ; Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) ; Tubuh Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ; Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) ; Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) ; Lembaga Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) ; Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Tehnologi (BPPT) ; serta Tubuh Pengawasan Obat serta Makanan (BPOM) .

Mengacu pada Pasal 1 Perpres 4/2013 jadi telah terang KPK bukanlah termasuk juga kelompok LPNK. Dengan tak masuknya KPK sebagai LPNK serta dalam klasifikasi Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, atau Jaksa Agung jadi dengan cara terang KPK tak penuhi pengertian pemerintah seperti ditata keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Memang, ada alasantasi dari pihak pengusul, kalau hak angket DPR bukanlah bab hanya berkaitan kebijakan pemerintah tetapi dapat juga dipakai untuk menyelidiki proses undang-undang oleh satu instansi negara apa pun. Menurut pengusul, walau KPK tidaklah pemerintah namun berkategori sebagai pelaksana UU, hingga tetaplah sanggup jadi subyek hak angket.

Alasantasi itu juga tidak bisa di terima. Mengingat, sesuai sama Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 KPK berkedudukan sebagai tubuh-badan lain yang manfaatnya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dengan cara komplit mengatur : Tubuh-badan lain yang manfaatnya terkait dengan kekuasaan kehakiman ditata dalam undang-undang. Sesuai sama Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Th. 2002 mengenai KPK yang sebutkan salah pekerjaan KPK yaitu lakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan pada tindak pidana korupsi, artinya memberikan KPK masuk kelompok Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Mengingat kedudukan sebagai tubuh yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, jadi kehadiran KPK tak dapat dilepaskan juga atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur : Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk mengadakan peradilan manfaat menegakkan hukum serta keadilan.

Dengan basic Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu jadi KPK ditanggung kemerdekaannya dalam menggerakkan wewenangnya, sama seperti dengan jaminan pada Mahkamah Agung serta tubuh peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemerdekaan yang disebut yaitu bebas dari dampak serta intervensi kekuasaan mana lantas dalam menggerakkan wewenang penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Sebagai penegasan atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu, jadi Pasal 3 UU KPK juga mengatur : Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu instansi negara yang dalam melakukan pekerjaan serta wewenangnya berbentuk berdiri sendiri serta bebas dari dampak kekuasaan mana lantas.

Mendasarkan pada ketetapan UUD 1945 jadi pemakaian hak angket DPR pada KPK terkecuali tak pas dari sisi subyek, dapat juga dimaknai sebagai usaha mengintervensi pelaku kekuasaan kehakiman serta tubuh-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman —dalam hal semacam ini termasuk juga KPK.

Pada akhirnya, mengingat angket DPR pada KPK mempunyai kandungan cacat mekanisme serta cacat substansi, jadi efeknya hak angket ini mesti dikira batal untuk hukum. Hingga KPK tak kudu terikat pada pemakaian hak angket itu. Jika DPR tetaplah memaksakan pemakaian hak angket itu, jadi sebenarnya DPR bukan sekedar tidak mematuhi UU namun juga konstitusi hukum basic paling tinggi di Indonesia.