Mendagri Tanda Tangani Instruksi Tertib Penggunaan Pakaian Dinas Dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara

Mendagri Tanda Tangani Instruksi Tertib Penggunaan Pakaian Dinas Dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara – Mendagri Tjahjo Kumolo barusan di tandatangani Petunjuk Menteri Dalam Negeri pada 4 Desember 2018 kemarin. Inmendagri nomer 025/10770/SJ Tahun 2018 itu mengendalikan mengenai Teratur Pemakaian Baju Dinas serta Kerapihan Perangkat Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Tubuh Nasional Pengelola Perbatasan.

Dalam Inmendagri itu, Tjahjo menyarankan pegawainya yang kenakan jilbab untuk dimasukkan ke kerah pakaian. Untuk warna jilbab harus juga sama dengan warna baju dinas cokelat dan tidak bermotif atau polos.

Tidak cuma itu, untuk wanita tidak berhijab supaya rambut diatur dengan rapi serta tidak dicat warna-warni.

Sedang untuk ASN lelaki rambut mesti rapi tidak bisa gondrong serta tidak dicat warna-warni. Lantas mengawasi kerapian kumis, jambang serta jenggot. Selain itu untuk pemakaian celana, panjang s/d mata kaki.

Petunjuk itu diedarkan dengan memperhatikan ketetapan Masalah 12 Permendagri Nomer 6 tahun 2016 mengenai Baju Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah.

Akan tetapi selang satu pekan lalu, Kemendagri mencabut Inmendagri itu. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyebutkan, pencabutan ketentuan itu bentuk sikap Mendagri Tjahjo Kumolo dalam dengar tanggapan banyak pihak.

Ditambah lagi Inmendagri itu memperoleh banyak tanggapan berlainan oleh beberapa pihak.

“Hingga di hari ini Inmendagri dikatakan dicabut, tidak laku kembali. Ini yang butuh kami berikan, supaya tidak muncul pandangan pendapat yang berlainan,” kata Hadi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

Ia menuturkan, awalannya Inmendagri itu cuma berbentuk internal. Bukan untuk penyusunan ke daerah propinsi, kabupaten serta kota. Inmendagri itu, kata Hadi, cuma berbentuk imbauan serta bukan larangan untuk beberapa ASN.

Arti dari imbauan itu yaitu untuk kerapian serta keseragaman kenakan pakaian di lingkungan Kemendagri serta BNPP.

“Terutamanya saat ikuti upacara serta dalam memberi service pada penduduk. Frase kata supaya dalam Inmendagri mempunyai makna imbauan, bukan adalah satu larangan,” tutur ia.