Tindakan Walk Out Oleh Beberapa Anggota DPR Dan Di Dalam ” Kecaman “

 Tindakan Walk Out Oleh Beberapa Anggota DPR Dan Di Dalam ” Kecaman “ – Diwarnai tindakan walk out oleh beberapa anggota DPR dan di dalam ” kecaman ” beragam grup orang-orang sipil serta akademisi lintas perguruan tinggi, pimpinan DPR pada rapat sempurna Jumat (28/4) tetaplah ngotot mengesahkan usulan pemakaian hak angket yang diserahkan beberapa anggota lintas fraksi. Untuk menilainya apakah pemakaian hak angket oleh DPR ini sah atau tak, bisa dipakai dua persyaratan yakni persyaratan mekanisme pengambilan ketentuan (resmi) serta persyaratan substansi (materiil).

Persyaratan ini dipakai mengingat satu ketentuan instansi negara disebutkan sah bila tak memiliki kandungan cacat mekanisme serta/atau cacat substansi.

Ketentuan sempurna DPR untuk memakai hak angket pada KPK bisa disebutkan memiliki kandungan cacat mekanisme karena pengambilan ketentuan kesepakatan hak angket DPR tak dikerjakan sesuai sama mekanisme/mekanisme yang dipersyaratkan oleh UU Nomor 17/2014 mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD (UU MD3). Terutama, Pasal 199 ayat (3) yang mengatur kalau usul hak angket oleh pengusul (minimum 25 anggota DPR kian lebih 1 fraksi) bakal jadi hak angket DPR jika di setujui kian lebih 1/2 (1/2) jumlah anggota DPR yang ada dalam sempurna.

Agar bisa tahu kalau kian lebih 1/2 anggota DPR yang ada menyepakati pemakaian hak angket DPR pasti mesti dikerjakan lewat mekanisme pengambilan nada (voting) dengan cara terbuka. Tiap-tiap anggota DPR yang ada dalam sempurna di beri peluang memberi suaranya untuk menyebutkan sepakat atau tak sepakat pada usulan pemakaian hak angket (one man one vote) itu.

Mekanisme pengambilan ketentuan kesepakatan hak angket DPR yang dikerjakan cuma dengan mendengar keterangan pengusul, serta lalu dilanjutkan pengambilan ketentuan dengan cara sepihak oleh pimpinan DPR —dalam hal semacam ini Wakil Ketua Fahri Hamzah— yang memimpin sidang, tanpa ada dikerjakan pengambilan nada pada tiap-tiap anggota DPR yang ada dalam sempurna, terang bertentangan dengan ketetapan Pasal 199 ayat (3) UU MD3.

Alasantasi aklamasi sebagai basic tak pentingnya dikerjakan mekanisme pengambilan nada tiap-tiap anggota DPR seperti ditata Pasal 199 ayat (3) UU MD3 juga tidak bisa di terima. Hal semacam ini mengingat dalam sebenarnya anggota DPR dari sebagian fraksi waktu sempurna itu menyebutkan penolakan atas usul pemakaian hak angket itu, yang bermakna mekanisme aklamasi tak terwujud. Hingga, semestinya harus dikerjakan voting untuk tiap-tiap anggota DPR.

Pasal 79 ayat (1) UU MD3 mengatur, DPR dalam rencana manfaat pengawasan memiliki 3 (tiga) hak yakni hak hak bertanya, hak angket, serta hak menyebutkan pendapat. Tentang pengertian serta siapa subyek yang bisa dipakai hak angket ditata dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengatur : Hak angket seperti disebut pada ayat (1) huruf b yaitu hak DPR untuk lakukan penyelidikan pada proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah yang terkait dengan hal utama, strategis, serta beresiko luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang disangka bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Tentang siapakah pemerintah yang disebut dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 itu, sebenarnya sudah dibatasi di keterangan Pasal 79 ayat (3) yakni : Proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah bisa berbentuk kebijakan yang dikerjakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan instansi pemerintah nonkementerian.

Dengan mendasarkan pada keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, jadi KPK tidaklah termasuk juga dalam kwalifikasi Pemerintah. Sesaat, agar bisa tahu apakah KPK adalah kelompok Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bisa mengacu pada regulasi yang mengatur mengenai instansi apa sajakah yang bisa dikelompokkan sebagai LPNK.

Regulasi yang mengatur mengenai LPNK yang bisa jadikan referensi sekarang ini yaitu Ketentuan Presiden Nomor 4 Th. 2013 mengenai Pergantian kedelapan atas Ketentuan Presiden Nomor 110 Th. 2001 mengenai Unit Organisasi serta Pekerjaan Eselon I Instansi Pemerintah Non Kementerian. Pasal 1 Perpres 4/2013 memberi limitasi instansi mana saja yang termasuk juga LPNK.

Yakni, ada 14 (empat belas) instansi mencakup : Instansi Administrasi Negara (LAN) ; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ; Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) ; Perpustakaan Nasional Republik (PERPUSNAS) ; Tubuh Standardisasi Nasional (BSN) ; Tubuh Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ; Tubuh Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ; Instansi Sandi Negara (LEMSANEG) ; Tubuh Kependudukan serta Keluarga Merencanakan Nasional (BKKBN) ; Instansi Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) ; Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) ; Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) ; Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Tehnologi (BPPT) ; serta Tubuh Pengawasan Obat serta Makanan (BPOM).

Mengacu pada Pasal 1 Perpres 4/2013 jadi telah terang KPK bukanlah termasuk juga kelompok LPNK. Dengan tak masuknya KPK sebagai LPNK serta dalam klasifikasi Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, atau Jaksa Agung jadi dengan cara terang KPK tak penuhi pengertian pemerintah seperti ditata keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Memanglah, ada alasantasi dari pihak pengusul, kalau hak angket DPR bukanlah masalah hanya tentang kebijakan pemerintah tetapi dapat juga dipakai untuk menyelidiki proses undang-undang oleh satu instansi negara apa pun. Menurut pengusul, walau KPK tidaklah pemerintah namun berkategori sebagai pelaksana UU, hingga tetaplah bisa jadi subyek hak angket.

Alasantasi itu juga tidak bisa di terima. Mengingat, sesuai sama Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 KPK berkedudukan sebagai sebagian tubuh lain yang manfaatnya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dengan cara komplit mengatur : Tubuh-badan lain yang manfaatnya terkait dengan kekuasaan kehakiman ditata dalam undang-undang. Sesuai sama Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Th. 2002 mengenai KPK yang mengatakan salah pekerjaan KPK yaitu lakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan pada tindak pidana korupsi, bermakna tunjukkan KPK masuk kelompok Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Mengingat kedudukan sebagai tubuh yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, jadi kehadiran KPK tak dapat dilepaskan juga atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk mengadakan peradilan manfaat menegakkan hukum serta keadilan.

Dengan basic Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu jadi KPK ditanggung kemerdekaannya dalam menggerakkan wewenangnya, sama seperti dengan jaminan pada Mahkamah Agung serta tubuh peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemerdekaan yang disebut yaitu bebas dari dampak serta intervensi kekuasaan mana juga dalam menggerakkan wewenang penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Sebagai penegasan atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu, jadi Pasal 3 UU KPK juga mengatur : Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu instansi negara yang dalam melakukan pekerjaan serta wewenangnya berbentuk berdiri sendiri serta bebas dari dampak kekuasaan mana juga.

Mendasarkan pada ketetapan UUD 1945 jadi pemakaian hak angket DPR pada KPK terkecuali tak pas dari sisi subyek, dapat juga dimaknai sebagai usaha mengintervensi pelaku kekuasaan kehakiman serta sebagian tubuh lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman —dalam hal semacam ini termasuk juga KPK.

Pada akhirnya, mengingat angket DPR pada KPK memiliki kandungan cacat mekanisme serta cacat substansi, jadi efeknya hak angket ini mesti dikira batal untuk hukum. Hingga KPK tak harus terikat pada pemakaian hak angket itu. Bila DPR tetaplah memaksakan pemakaian hak angket itu, jadi sebenarnya DPR bukan sekedar tidak mematuhi UU namun juga konstitusi hukum basic paling tinggi di Indonesia.